IRJEN Kementerian LHK Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran UPT Ditjen KSDAE Tahun 2017 Provinsi NTB

SALAM LESTARI!

(Sumbawa Besar, 26 Agustus 2017) – Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran dan Kinerja UPT Ditjen KSDAE Provinsi NTB Tahun 2017, pada tanggal 26 Agustus 2017 bertempat Hotel Transit Sumbawa Besar telah dilaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran UPT Ditjen KSDAE Tahun 2017 Provinsi NTB oleh Inspektorat Jenderal Kementerian LHK. Dalam kesempatan tersebut hadir Kepala Balai KSDA NTB Dr. Ir. Widada, MM, Kepala Balai TN. Tambora Budhy Kurniawan, S. Hut, pejabat struktural dan staf Balai KSDA NTB serta Balai TN. Tambora. Kegiatan ini diikuti lebih kurang 30 orang peserta dari UPT Ditjen KSDAE Di Provinsi NTB.

Dalam pembinaan tersebut hadir Inspektur Jenderal Kementerian LHK Drs. Imam Hendargo Abu Ismoyo, MA, Sekretaris Itjen KLHK Ir. Abdul Hakim, M.For.Sc, Inspektur Wilayah II Ir. Sumarto Suharno, MM dan Inspektur Wilayah IV Ir. Wisnu Prastowo, MF. Dalam sambutannya Kepala Balai KSDA NTB Dr. Ir. Widada, MM menyampaikan bahwa pelaksanaan anggaran diharapkan dapat.memenuhi 3 tertib.yaitu tertib administrasi, tertib peraturan parundangan, dan tertib fisik. Saat ini Lombok khususnya dan NTB umumnya termasuk salah satu destinasi wisata nasional dan dukungan pengembangan wisata alam khususnya pengembangan sarana prasarana tahun 2018 cukup besar sehingga membutuhkan supervisi dan bimbingan dari Itjen KLHK dalam pelaksanaan anggaran tersebut.

Sementara Inspektur Jenderal LHK Drs. Imam Hendargo Abu Ismoyo, MA dalam pembinaannya menyampaikan beberapa hal dan titik rawan penyimpangan dan temuan dalam bidang KSDAE antara lain : Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, Lembaga Konservasi dan Penangkaran, SIMAKSI ( Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi), Izin Pengusahaan Pariwisata Alam dan Kerjasama/Kolaborasi. Irjen KLHK mengingatkan agar hal tersebut dapat dijadikan perhatian serius bagi UPT KSDAE Provinsi NTB. Irjen KLHK juga mengingatkan kembali agar kita semua harus menjaga ” Korp/Korsa KLHK”. “Sekecil apapun permasalahan agar diselesaikan secara internal” ujar Drs. Imam Hendargo Abu Ismoyo,MA. (Sumber Informasi : Balai KSDA NTB, 2017)

Artikel Terkait

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply