[SIARAN PERS] PENGAMANAN DAN PELEPASLIARAN SATWA BURUNG YANG DIANGKUT TANPA DOKUMEN, 30 Juni 2021

S I A R A N  P E R S

PENGAMANAN DAN PELEPASLIARAN SATWA BURUNG YANG DIANGKUT TANPA DOKUMEN

Nomor  :  S.335/K.14/TU/KSA.2/7/2021

Mataram, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat, Rabu 30 Juni 2021.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB) bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Barat melakukan melakukan pengamanan satwa burung yang diangkut tanpa dokumen di lingkungan Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 pada sekitar pukul 22.00 WITA.  Satwa burung sebanyak 326 kotak tersebut diangkut menggunakan truk dengan nomor polisi DR 8549 A menuju Pulau Bali dan Pulau Jawa.  Satwa burung yang disita kemudian diamankan di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat Jl. Majapahit 54 B Mataram untuk diidentifikasi lebih lanjut oleh petugas BKSDA NTB.

Dari hasil identifikasi jenis dan jumlah burung yang diangkut dapat diketahui bahwa burung tersebut terdiri dari 20 jenis dengan jumlah total sebanyak 10.995 ekor.  Dari 20 jenis burung tersebut, satu jenis diantaranya merupakan jenis dilindungi undang-undang yaitu Paok Laus (Pitta elegans).  Jenis dan jumlah satwa burung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  Dari hasil identifikasi satwa burung tersebut diduga satwa burung berasal dari Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok.  Saat ini supir truk yang mengangkut satwa burung tanpa dokumen tersebut beserta alat angkut berupa truk ditahan oleh pihak Polda NTB.

Mengingat ada satu jenis burung yang diangkut merupakan jenis dilindungi, maka pengangkut dan pemilik burung tersebut telah melanggar pasal 22 ayat 2 huruf (a) dan huruf (c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosisistemnya yang berbunyi  “Setiap orang dilarang untuk : (a)  menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan (c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam  atau di luar Indonesia”.

Satwa burung yang telah selesai diidentifikasi kemudian dilepasliarkan pada tanggal 1 Juli dan 2 Juli 2021 di Taman Wisata Alam (TWA) Kerandangan,  TWA Gunung Tunak, Taman Hutan Raya (Tahura) Sesaot dan Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani.  Pelepasliaran dilakukan oleh BKSDA NTB bersama instansi terkait yaitu Balai Karantina Kelas I Mataram dan Polda Nusa Tenggara Barat.   Jenis burung yang merupakan jenis khas Sumbawa akan dikembalikan ke habitat aslinya di Sumbawa.

Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai kekayaan hayati berbagai jenis burung. Saat ini telah teridentifikasi sebanyak 246 jenis burung yang dapat dijumpai di habitat alam di Nusa Tenggara Barat.   Burung-burung tersebut tersebar dari Pulau Lombok, Pulau Sumbawa maupun pulau-pulau kecil di sekitar kedua pulau utama tersebut.   Saat ini ancaman terbesar terhadap kelestarian kekayaan jenis burung tersebut adalah perdagangan illegal.  Dalam tahun 2021, BKSDA NTB bersama pihak terkait seperti Polda NTB, Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram  dan Stasiun Karantina Kelas I Sumbawa Besar telah beberapa kali mengamankan burung-burung yang diangkut secara illegal dengan tujuan keluar Provinsi NTB.

Satwa burung merupakan kekayaan hayati yang dapat dimanfaatkan secara lestari baik untuk hobi pengamatan burung di alam, untuk pemeliharan untuk kesenangan dan untuk perdagangan.  Untuk keperluan perdagangan terhadap burung yang bersumber dari habitat alam harus melalui serangkaian prosedur yang ketat yaitu pengusulan kuota tangkap dari provinsi asal, pengajuan izin pengedar dalam negeri kepada Kepala BKPM Pusat, pengajuan izin tangkap  dan pengajuan surat angkut dalam negeri burung yang telah ditangkap secara legal.  Izin tangkap diberikan setelah kuota tangkap satwa liar diterbitkan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dimana di dalamnya terdapat jenis burung yang diajukan untuk dimanfaatkan.   Pemanfaatan untuk keperluan perdagangan ini tidak bisa dilakukan terhadap jenis dilindungi undang-undang.  Pemanfaatan untuk perdagangan lainnya dapat bersumber dari hasil penangkaran.  Sebelumnya pelaku usaha harus memperoleh izin penangkaran dari Kepala BKPM  Pusat atas rekomendasi BKSDA.  Setelah melalui audit yang dilakukan oleh LIPI dan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati dan setelah terbit dokumen Batas Maksimal Pemanfaatan (BMP), hasil penangkaran baru bisa dimanfaatkan.

BKSDA Nusa Tenggara Barat telah sering melakukan sosialisasi peraturan kepada pelaku usaha perdagangan burung.  Akan tetapi tidak adanya sanksi pidana terhadap pengangkutan dan perdagangan burung tanpa dokumen menyebabkan pelaku pengangkutan dan perdagangan illegal tidak jera.

Penanggungjawab berita:
Plt. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat,
Dedy Asriady, S.Si., M.P. (081355236110)

Informasi lebih lanjut:
Call Centre BKSDA NTB (0878-8203-0720)

Artikel Terkait

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply