![[bksdantb.org]-alur-proses-perijinan-usaha-penyediaan-jasa-wisata-alam-IUPJWA](http://bksdantb.org/wp-content/uploads/2015/11/bksdantb.org-alur-proses-perijinan-usaha-penyediaan-jasa-wisata-alam-IUPJWA-150x150.jpg)
Berikut adalah Alur Proses Perijinan Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) dan Usaha Penyediaan Sara Wisata Alam (IUPSWA) di Taman Wisata Alam dan Taman Nasional yang beradasar pada peraturan Menteri Kehutanan No. P.48/MENHUT-II/2010
Dalam file Gambar Alur Proses Perijinan Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam Juga disebutkan Hak dan Kewajiban Para Pemegang izin.
Untuk lebih lanjut,
Download JPG IUPJWA917.7 KB
Artikel Terkait
Alur Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI)
Berikut adalah Alur Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) Untuk berbagai tujuan mulai dari:
Penelitian
Kegiatan Sosial
Kegiatan Religi
Jurnalistik
Ilmu Pengetahuan, […]
Taman Wisata Alam BANGKO-BANGKO, Sekotong – Kabupaten Lombok Barat
Sejarah Kawasan
Taman Wisata Alam Bangko-bangko ditetapkan berdasarkan SK. Menhut No. 664/Kpts-II/92 tanggal 1 Juli 1992 mempunyai luas 2169 Ha. Menurut administrasi pemerintahan […]
Taman Wisata Alam Semongkat, Batulanteh – Kabupaten Sumbawa
Tentang TWA Semongkat
Kelompok Hutan Semongkat sebelum ditunjuk menjadi Taman Wisata Alam Semongkat mempunyai fungsi sebagai hutan lindung. Berdasarkan Surat Nomor: 418/Kpts-II/1999 […]
Taman Wisata Alam Suranadi, Narmada – Kabupaten Lombok Barat
Sejarah Kawasan Taman Wisata Alam Suranadi
Taman Wisata Alam Suranadi ditetapkan berdasarkan SK Mentan No. 646/Kpts/Um/10/76 tanggal 15 Oktober 1976 dengan luas 52 Ha dan terletak […]
Posted in 
Tags: 
Salam, saya ingin bertanya. Apakah ketika perusahaan sudah memiliki IUPSWA, itu sudah cukup untuk menjalankan usaha pariwisata? atau tetap membutuhkan perizinan dan pendaftaran sebagaimana di peraturan kementerian pariwisata dan kebudayaan? terimakasih
Maaf sebelumnya, Bapak Muhammad Raziv bisa mengacu kepada PP 36 Tahun 2010 yang juga menjadi dasar dari IUPSWA atau IPPA ini.
Bisa dilihat melalui link berikut : http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp2010_36.pdf